pp no 81 tahun 2012. Download Peraturan. pp no 81 tahun 2012

No. 5332, LL SETNEG: 48 HLM. Sebab, mengacu pada PP No 81 tahun 2012 disebutkan bahwa penyusunan peta jalan berangsur selama 10 tahun. 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tipe Dokumen. SALINAN. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. 5276, LL SETNEG : 12 HLM. Perpres 2018. 1 November 2014. Permendikbud No. peraturan pemerintah republik indonesia nomor 81 tahun 2015 tentang impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilaiRepublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193); 4. 5347, LL SETNEG : 21 HLM. E. 264, TLN No. 2015 No. Produk Hukum Terkait. 61, LN. 2 NOMOR/TGL PP 10 No. PP: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 12 October 2012: Tanggal Pengundangan: 15 October 2012: Subjek:-Status:. b. 4798, LL SETNEG : 4 HLM. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan. 5760, LL SETNEG : 8 HLM. E. PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN. Original title. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada. 13 Tahun 2022; UU No. UU No 9 Tahun 1965; UU No 23 Tahun 2014; UU No 18 Tahun 2008; PP No 81 Tahun 2012; Permen PU No 03/PRT/M/2013; Perda Kab Batang No 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati ini mengatur tentang kewenangan pemberian izin dari Bupati, yang izinnya terdiri atas izin usaha pengangkutan dan izin usaha pengolahan. 23 Tahun 2014; PP No. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 81 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 2012 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 12 Oktober 2012 Tanggal Pengundangan 15 Oktober 2012 Tanggal Berlaku PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 16, Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), 2012. Peraturan Pemerintah (PP) No. id : 6 hlm. 84, LN. Pengupahan. tas Undang-Undang Nomor 8 Tahun . 1946 HPPN 1946 26 Sept. 27 Tahun 1981 (X). 3971, LL SETNEG : 3 HLM. PP No. (1) Bentuk kerja sama operasi merupakan bagian dari bentuk badan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pengertian Badan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2019. 69 Tahun 2020; PP No. Pasalnya, angka timbunan sampah terus-menerus naik dari tahun ke tahun. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 4 Februari 2015. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 81 Tahun 2021 tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; PP No. Judul. Terima kasih sudah berkunjung. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 3971, LL SETNEG : 3 HLM. Undang-undang (UU) NO. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2001 Tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman - PP No 81 Tahun 2001. Sebab, mengacu pada PP No 81 tahun 2012 disebutkan bahwa penyusunan peta jalan berangsur selama 10 tahun. Peraturan Perundang-undangan. 8 Tulisan Hukum – UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat e. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga pada 12 Oktober 2012. Dasar Hukum. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 (2000) portal terkait: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. 81 Tahun 2001 Alat Dan Mesin Budidaya Tanaman MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 4157, LL SETNEG : 13 HLM. 81, LN. Sampah spesifik yang diatur dalam PP ini meliputi: sampah yang mengandung B3, sampah yang mengandung Limbah B3, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan sampah yang timbul secara tidak periodik. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Berdasarkan Permen LHK No 75, peta jalan pengurangan sampah oleh produsen akan dilaksanakan dari tahun 2020 sampai 2029 mendatang. a. sistem-peradilan-pidana-anak. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 T. 6k . (PP) NO. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat diatur dengan peraturan menteri. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Sampah Rumah. 2015 No. 28M Ketinggian Timbunan Sampah Tinggi maksimum timbunan sampah 15 m,(Permen PU 03/2013). 83, LN. bahan Lembaran Negara Nomor . NOMOR 81 TAHUN 2012. Regulatory Compliance System Document Management System Izin Usaha Konsultasi Hukum Pembuatan Dokumen. 29 Tahun 2007, UU No. Minggu, 29 September 2019 Regulasi; 7340 Share : Facebook Twitter WhatsApp. 27 Tahun 2020; P erda Kota Yogyakarta No. 81, LN. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 2000 No. 2012. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Oktober 2012 oleh Presiden. CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2021. Penyeimbangan Lingkungan Akibat Pencemaran Karbon. 000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5. Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU No. pdf. PP_NO_81_TAHUN_2012. Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2o2o Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan Peraturan Pemerintah, 1 TAHUN 2012 Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk dan TaxBase, 2023 (4) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam PP No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengamanan Rokok Bagi. Status. go. 195, TLN No. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 8. Nomor. Silahkan download Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 melalui link di bawah ini: Download PDF. 87, TLN No. ABSTRAK: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, telah merubah paradigma dalam pengelolaan sampah, semula pengelolaan sampah dilakukan dengan cara kumpul, angkut dan buang, menjadi kumpul, pilah, olah dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum sampah dihasilkan suatu produk yang. Bentuk. 39 Tahun 2014, PP No. DINAS-LINGKUNGAN-HIDUP-PENGURANGAN-SAMPAH-PLASTIK. Jenis. go. Bijih nikel mengalami. METADATA PERATURAN. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 17 . PMA No. Sedangkan Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan. 97 Tahun 2017; PermenPU No. Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IMPLEMENTASI KURIKULUM. 16 Tahun 2005. melakukan pemeriksaan atas barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 82A, Pasal 83,. PP_NO_81_TAHUN_2012. a. 97 Tahun 2017; PERMENPU Nomor 21/PRT/M/2006; PERMENLH Nomor 16 Tahun 2011; PERMENPU Nomor 03/PRT/M/2013;. Perusahaan harus dibatasi memproduksi produk yang. 102, TLN NO. Ditetapkan: 12 Oktober 2012. 30 Tahun 2007; UU No. 1. Peraturan Pemerintah, 1 TAHUN 2012. go. Lampiran I – PP Nomor 81 Tahun 2012. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81/PMK. 81, LN. Beranda. Agus menambahkan, target pengurangan sampah oleh produsen yaitu sebesar. Peraturan Perundang-undangan. 2003 No. U. 2007 No. com. PERATURAN PEMERINTAH (7) – 1 TAHUN SETELAH DIUNDANGKAN (PASAL 47 AYAT (1) UU 18/2008) Pasal 16: Tata cara. 81 Tahun 2012 ini akan mewujudkan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang bertumpu pada penerapan 3R dalam rangka penghematan sumber daya alam, penghematan energi, pengembangan energi alternatif dari pengolahan sampah,. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar peraturan, dan statistik peraturan perundang. 141, LL SETNEG : 3 HLM. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK. 33 Tahun 2010. 1, LN. 2–5). a. Tipe Dokumen. 28M Ketinggian Timbunan Sampah Tinggi maksimum timbunan sampah 15 m,(Permen PU 03/2013). ID. 29 Tahun 1959;UU No. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية UnknownPratamaningtyas Anggraini* - Program Studi Diploma Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota, Departemen Sipil dan Perencanaan, Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro, Indonesia, IndonesiaThis Government Regulation enters into force on 15 October 2012. Saat ini, menurut PP No. 81 Tahun 2007 Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka DETAIL PERATURAN Abstrak. (4) Dalam hal keterangan "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 81 TAHUN 2015 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP 48 TAHUN 2020 " belum tersedia dalam aplikasi. Rumah Tangga . 1. id: 9 hlm. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Menteri No 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun:. PP dan/atau Perda: Pasal 31-32 PP 81/2012; Pasal 31-32 Permendagri No. Impor Dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai - Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan. Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5berdasarkan UU No 18 Tahun 2008 dan PP No 81 Tahun 2012 di lakukan dengan dua fokus . Peraturan Pemerintah (PP) NO. 153, TLN No. U. Pasal 80, dan Pasal 81 Undang-Undang Kepabeanan; f. KETENTUAN LAIN-LAIN 18. 5347, LL SETNEG : 21 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. 38 Tahun 2000. 11 Th. Peraturan Pemerintah (PP) No. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Judul. U Badan: INDONESIA: Penandatangan: JOKO WIDODO: Peraturan terkait-Bidang Hukum: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA: Bahasa: Indonesia: Lokasi: Terunduh: 885 kali: PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2021 tentang Badan Perencanaan. PERATURAN PRESIDEN. Toolkit. Jenis/Bentuk Peraturan. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia |. 81, LN. English. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 16, Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 28 ayat (3. 81 tahun 2012. 2012 No. PP No. Abstract. Sesuai dengan Pasal. 5286, LL SETNEG : 84 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi KesehatanPeraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan . Peraturan Pemerintah (PP) NO. setneg. E. Donasi Sekarang. 81. Penjelasan Atas PP 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522, agar setiap orang. Status: Belum diverifikasi Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. 9, LN. 81 Tahun 2000 Kenavigasian DETAIL PERATURAN Abstrak. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Tahun 2009. Judul. 6608, jdih. Detail PeraturanJenis : Peraturan Pemerintah (PP)Nomor : 81Tahun : 2012Judul : Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah TanggaDitetapkan: 12 Oktober 2012Berlaku Tanggal : 15 Oktober 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen; Mengingat : 1. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 7 ayat (5) Perpres No. This pdf document contains the full text of the regulation, its objectives, scope, and implementation. 61 Tahun 2013 Pengelolaan Limbah Radioaktif DETAIL PERATURAN Abstrak. 18 Tahun 2014. Tahun Anggaran 2022 untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Peraturan Pemerintah (PP) No. TENTANG. Indonesia, Pemerintah Pusat. 2. 1 Jakarta Pusat Alamat Surel : jdih@kemenkeu.